RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH | SISKUMDA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

By admin
22 September, 2014
No Comments

Categories: 2012, Peraturan Daerah, Siskumda

Leave a Reply Cancel reply

Perundangan Pusat dan Daerah

Siskumda
(266)
- Keputusan Bupati
  (0)
  - 2016
    (0)
- Keputusan Presiden
  (0)
  - 2016
    (0)
- Ketetapan MPR
  (0)
- Peraturan Bupati
  (59)
  - 2008
    (0)
  - 2009
    (0)
  - 2010
    (0)
  - 2011
    (0)
  - 2012
    (0)
  - 2013
    (17)
  - 2014
    (19)
  - 2015
    (23)
  - 2016
    (0)
  - 2017
    (0)
- Peraturan Daerah
  (178)
  - 2004
    (5)
  - 2005
    (7)
  - 2006
    (12)
  - 2007
    (35)
  - 2008
    (18)
  - 2009
    (10)
  - 2010
    (12)
  - 2011
    (17)
  - 2012
    (18)
  - 2013
    (18)
  - 2014
    (5)
  - 2015
    (11)
  - 2016
    (10)
  - 2017
    (0)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
  (4)
  - 2013
    (0)
  - 2014
    (4)
  - 2015
    (0)
  - 2016
    (0)
- Peraturan Pemerintah
  (4)
  - 2010
    (0)
  - 2011
    (0)
  - 2012
    (0)
  - 2013
    (2)
  - 2014
    (1)
  - 2015
    (0)
  - 2016
    (0)
- Undang – Undang
  (15)
  - Tahun 2004
    (1)
  - Tahun 2005
    (0)
  - Tahun 2006
    (1)
  - Tahun 2007
    (1)
  - Tahun 2008
    (1)
  - Tahun 2009
    (1)
  - Tahun 2010
    (0)
  - Tahun 2011
    (2)
  - Tahun 2012
    (1)
  - Tahun 2013
    (0)
  - Tahun 2014
    (6)
  - Tahun 2015
    (0)
  - Tahun 2016
    (0)
- UUD 45
  (6)
  - Tahun 1945
    (2)
  - Tahun 1999
    (1)
  - Tahun 2000
    (1)
  - Tahun 2001
    (1)
  - Tahun 2002
    (1)

Arsip

DISKRESI PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
12 September 2014
Selengkapnya
Quraish Shihab: Apa yang saya sampaikan dipelintir
17 July 2014
MERDEKA.COM. Cendekiawan muslim Muhammad Quraish Shihab mengklarifikasi keresahan masyarakat terkait… Selengkapnya
Hukum Pidana
5 July 2014
Kasus hukum pidana merupakan.. Selengkapnya
Hukum Di Indonesia
11 June 2014
Harapan Penegakan Hukum di Indonesia Hukum di Indonesia rasanya tidak… Selengkapnya
Hukum Administrasi
11 June 2014
Bagi anda yang biasa mendengar istilah hukum administrasi negara mungkin… Selengkapnya